Jakarta, CNBC Indonesia – Qantas, maskapai penerbangan nasional Australia, telah sepakat dengan komisi pengawas konsumen negara tersebut untuk membayar setara dengan Rp1,27 triliun buntut tudingan penjualan ribuan tiket penerbangan yang sudah dibatalkan.
Dalam pernyataannya pada Senin, (6/5/2024), maskapai tersebut mengatakan, pihaknya akan membayar total 120 juta dolar Australia, dan akan menyelesaikan gugatan yang diajukan Komisi Persaingan usaha dan Konsumen Australia terhadap Qantas atas masalah yang telah bergulir sejak tahun lalu tersebut.
Komisi menuduh maskapai penerbangan tersebut mengiklankan dan menjual tiket untuk lebih dari 8.000 penerbangan yang dibatalkan mulai Mei 2021 hingga Juli 2022. Komisi tersebut mengatakan Qantas sudah mengetahui bahwa penerbangan tersebut tidak akan pernah lepas landas, tetapi tiket tetap tersedia rata-rata lebih dari dua minggu setelah penerbangan dibatalkan – dalam beberapa kasus, selama 47 hari.
Qantas mengatakan pihaknya memperkirakan akan membayar 20 juta dolar Australia (Rp 213 miliar) sebagai kompensasi kepada lebih dari itu 86.000 pelanggannya, serta denda AU$ 100 juta (Rp 1,06 triliun), tergantung persetujuan pengadilan.
“Kami tahu banyak pelanggan kami yang terpengaruh oleh kegagalan kami dalam memberikan pembatalan pemberitahuan secara tepat waktu, dan kami dengan tulus meminta maaf,” kata CEO maskapai tersebut, Vanessa Husdon, dikutip dari The New York Times.
“Kami telah memperbarui proses kami dan berinvestasi pada teknologi baru di seluruh Qantas Group untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Gina Cass-Gottlieb, ketua pengawas konsumen, mengatakan lembaga tersebut senang untuk mendapatkan pengakuan dari Qantas bahwa mereka menyesatkan pelanggannya, dan perusahaannya sepakat bahwa hukuman yang sangat berat diperlukan sebagai akibat dari tindakan ini.
Qantas mengalami beberapa tahun yang sulit. Meskipun mereka menyebut dirinya sebagai “semangat Australia,” pelanggan di sana mengeluh tentang penerbangan yang tidak dapat diandalkan dan harga tiket yang mahal. Maskapai penerbangan juga mendapat kecaman karena memberikan gaji besar kepada dewan direksi dan pimpinan sebelumnya eksekutif, setelah pengadilan menyebut PHK ilegal terhadap 1.700 petugas bagasi.
Dalam pernyataan maskapai tersebut pada hari Senin, Ms. Hudson mengatakan penyelesaian gugatan tersebut mewakili langkah kasus lain yang sedang diupayakan untuk memulihkan kepercayaan terhadap maskapai nasional.
(fsd/fsd)